KUPANG—Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) tengah mendalami laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual fisik yang disebut terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang. Perkara yang menyeret seorang pejabat publik berinisial YL sebagai pihak terlapor itu kini memasuki tahap penyelidikan dengan melibatkan tim gabungan penyidik dan sejumlah instansi perlindungan korban.
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan, jabatan maupun kedudukan seseorang tidak akan menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.
“Polda NTT berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini secara profesional, prosedural, dan transparan. Kami memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang status maupun jabatan,” tegas Reza dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: 631 Jerigen Moke Diamankan di Kupang, Polisi Bongkar Dugaan Jalur Distribusi dari Aimere
Dalam konstruksi awal perkara yang dipaparkan kepolisian, seorang perempuan berinisial RWM (21) menjadi korban dalam laporan tersebut. Dugaan peristiwa itu disebut berlangsung pada Rabu malam, 11 November 2026.
Kronologi awal bermula ketika korban diajak seseorang berinisial EK dengan alasan mendapatkan pekerjaan. Dalam perjalanan, korban bersama EK dan LS kemudian menuju Rumah Jabatan Bupati Kupang. Berdasarkan keterangan awal penyidik, korban diduga tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut.
Baca Juga: Dugaan Penyadapan Presiden Dikaitkan dengan Uang Judol, Ibnu Singgung Operasi Makar
Setibanya di lokasi, korban diduga mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual fisik oleh YL. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian pada Kamis, 12 November 2026, melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA PPO) Polda NTT melakukan serangkaian penyelidikan.
Tim yang dipimpin Dirres PPA PPO Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu turut bekerja sama dengan Subdit 1 dan Tim Identifikasi (Inafis) Ditreskrimum Polda NTT.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin, 16 November 2026. Lokasi pemeriksaan berada di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Baca Juga: Pemakzulan Gibran Mengemuka, 110 Anggota PDIP Sepakat Tempuh Jalur Konstitusi
Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi petunjuk fisik, mengamankan kemungkinan barang bukti, serta mencocokkan kondisi lokasi dengan keterangan yang diperoleh penyidik.
Reza menyatakan, pengungkapan perkara tidak hanya bertumpu pada keterangan korban maupun saksi, tetapi juga melalui pembuktian berbasis metode ilmiah.
“Setiap informasi dan keterangan yang diperoleh akan kami dalami dan diuji melalui proses pembuktian secara ilmiah. Kami ingin memastikan bahwa penanganan perkara ini benar-benar objektif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkap Reza.
Baca Juga: Aktivis Desak KPK Cek Proyek Huntara di Manggarai Timur, Diduga Dibangun Asal Jadi
Dalam pemaparan penyidikan, polisi menyebut telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban melalui Visum et Repertum (VER) di Rumah Sakit Bhayangkara. Penyidik juga telah mendalami keterangan korban dan lima orang saksi yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa sebelum maupun sesudah kejadian.
Selain pengumpulan keterangan dan pemeriksaan lokasi, Polda NTT berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT serta psikolog forensik. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pendampingan psikologis, pemulihan trauma, dan fasilitas Rumah Aman atau Safe House.
Korban juga disebut telah memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Penyidikan selanjutnya diarahkan pada pemeriksaan saksi-saksi yang belum dimintai keterangan, pemanggilan YL sebagai pihak terlapor, serta pengumpulan hasil resmi pemeriksaan medis dan konseling psikolog forensik.
Setelah rangkaian tersebut dilengkapi, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan perkembangan penanganan dan status hukum selanjutnya.
Baca Juga: Buronan Kasus Penganiayaan Anak di Bone Ditangkap Saat Live TikTok di Labuan Bajo
Polda NTT menyampaikan bahwa dugaan perbuatan tersebut mengarah pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Ketentuan tersebut mengatur penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa, termasuk pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan, maupun ketergantungan seseorang untuk memaksa atau menggerakkan orang lain melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.
Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Meski demikian, penerapan ketentuan pidana dan pertanggungjawaban pihak terlapor tetap bergantung pada hasil penyidikan serta pembuktian menurut hukum.
Reza menegaskan, perlindungan korban harus berjalan beriringan dengan proses pengumpulan alat bukti. Ia meminta agar penanganan laporan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi juga tidak dibiarkan tanpa kepastian.
“Kami ingin memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya, baik dalam aspek perlindungan, pendampingan psikologis maupun kepastian hukum. Pada saat yang sama, seluruh proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan prosedur hukum. Kami tidak ingin ada proses yang dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi juga tidak boleh ada pembiaran terhadap laporan yang telah disampaikan,” tegasnya.
Baca Juga: Golkar Manggarai Timur Perkuat Basis Politik Dapil II, MUSCAM hingga Bazar Murah Jadi Strategi Pendekatan
Kapolda juga meminta media mengawal perkembangan perkara secara berimbang dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan privasi korban.
“Melalui kesempatan ini, kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum ini secara berimbang. Kami juga memohon doa dan dukungan masyarakat NTT agar seluruh rangkaian proses penyidikan dapat berjalan lancar, objektif, dan tuntas. Percayakan penanganan perkara ini kepada kepolisian dan mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur,” tutup Reza.