JAKARTA—Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 110 anggota fraksi disebut telah menyetujui langkah konstitusional tersebut sebagai keputusan politik bersama.
Dari total 110 anggota Fraksi PDI Perjuangan, sebanyak 108 orang hadir, sementara dua lainnya berhalangan karena izin atau sakit.
Kesepakatan ini menandai pilihan politik Fraksi PDI Perjuangan untuk membawa persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusi. Namun, keputusan internal fraksi belum otomatis menjadi proses pemakzulan karena masih harus melewati tahapan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan tata tertib DPR.
Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto, menegaskan bahwa penggunaan HMP merupakan keputusan bersama seluruh anggota fraksi setelah melalui pembahasan internal.
"Ini pleno fraksi, semua 110. Hadir 108, izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi," ungkapnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia memastikan bahwa seluruh anggota fraksi telah menyepakati langkah tersebut. Menurutnya, keputusan itu bukan sikap individual maupun keputusan yang hanya diambil oleh sebagian anggota.
"Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110 anggota. Yang jelas sepakat. Karena kita ini memang oleh demokrasi, demokrasi kita terpimpin, jadi satu iya semuanya," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keputusan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat telah memiliki pertimbangan konstitusional. Fraksi PDI Perjuangan merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Meski demikian, penjelasan lebih terperinci mengenai dasar dan materi yang akan digunakan dalam langkah tersebut belum disampaikan dalam keterangannya.
"Kalau pertimbangannya sudah ada, kita sudah ada, kan kita merujuk Pasal 7A, 7B. Nanti biar teman-teman dari Komisi III yang menjelaskan," jelasnya.
Setelah keputusan politik tersebut disepakati, tahapan berikutnya adalah menyampaikan sikap fraksi kepada pimpinan DPR RI. Langkah ini diperlukan agar proses selanjutnya dapat dibahas melalui mekanisme kelembagaan, termasuk Badan Musyawarah (BAMUS).
Terkait proses administrasi, ia menyebut penyerahan keputusan dan penjadwalan pembahasan masih mengikuti mekanisme yang berlaku di DPR RI.
"Ya, kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, supaya ada BAMUS segera. Kita lihat, kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif," ujarnya.
Ia menilai keputusan politik merupakan bagian paling penting dalam menentukan arah langkah konstitusional yang akan ditempuh Fraksi PDI Perjuangan. Karena itu, kesepakatan seluruh anggota menjadi penegasan sikap fraksi dalam persoalan tersebut.
"Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi," tegasnya.
Mengenai hak individual untuk menempuh jalur hukum, ia menegaskan bahwa keputusan politik fraksi tidak dimaksudkan untuk membatasi hak seseorang dalam menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.
"Ya sudah, kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi," katanya.
Pada akhir keterangannya, ia kembali menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan telah satu suara untuk mengambil langkah konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat. Sementara itu, tindak lanjut keputusan tersebut masih menunggu proses penyampaian kepada pimpinan DPR RI dan pembahasan sesuai mekanisme kelembagaan.
"Intinya itu, PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi, yaitu akan mengambil Hak Menyatakan Pendapat. Jadi kita satu setuju, semua setuju," tutupnya.
Artikel Terkait
GRPD Desak Bupati Manggarai Buka Klarifikasi DAK Rp973 Juta, Dana Perubahan Desa Paralando Belum Jelas
Hari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan, GRD Tuntut Prabowo-Gibran Mundur
Polres Kutai Barat Turun Tangan Bina UMKM, Wakapolres Tegaskan Bantuan Tak Boleh Disalahgunakan