hukrim

631 Jerigen Moke Diamankan di Kupang, Polisi Bongkar Dugaan Jalur Distribusi dari Aimere

Senin, 16 November 2026 | 17:26 WIB
Konferensi pers Ditpolairud Polda NTT mengungkap penyitaan 631 jerigen Moke dengan total volume 18.930 liter (Humas Polda Ntt)

KUPANG—Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap dugaan pengangkutan 18.930 liter minuman keras tradisional jenis Moke melalui jalur transportasi laut. Dalam operasi selama sepekan, polisi menyita 631 jerigen Moke, tiga unit truk, serta mengamankan empat pengemudi.
‎
‎Pengungkapan tersebut membuka dugaan adanya jalur distribusi Moke dari Aimere, Kabupaten Ngada, menuju Kota Kupang. Polisi juga mengidentifikasi dua warga asal Aimere yang diduga berperan sebagai pemilik sekaligus pengatur pengiriman.

Baca Juga: Prabowo ke Luar Negeri di Tengah Kekosongan Wapres, Begini Mekanisme Pemerintahan
‎
‎Direktur Polairud Polda NTT Kombes Pol. Irwan Deffi Nasution mengungkapkan, penyitaan dilakukan dalam dua operasi berbeda. Pertama pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 14.15 WITA di kawasan Dermaga Pelabuhan Tenau, Kota Kupang. Operasi kedua berlangsung Minggu, 15 November 2026, sekitar pukul 07.30 WITA di Pelabuhan Bolok, Kabupaten Kupang.
‎
‎"Pada hari Kamis kami berhasil mengamankan 281 jerigen, kemudian pada hari Minggu kembali mengamankan 350 jerigen. Jadi, total keseluruhannya sebanyak 631 jerigen atau 18.930 liter. Ini hampir mendekati 19 ribu liter atau sekitar 19 ton," jelas Irwan dalam konferensi pers di Mako Ditpolairud Polda NTT, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Korupsi LPEI Rp727 Miliar, Polisi Sita 44 Aset Tanah dan Bangunan Senilai Rp286 Miliar
‎
‎Dari dua operasi tersebut, setiap jerigen diketahui berkapasitas 30 liter. Pengungkapan bermula ketika personel Intel Air Ditpolairud melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang turun dari kapal KM Dharma Rucita VIII dan KMP Lakaan.
‎
‎Petugas mencurigai tiga truk yang diduga membawa minuman beralkohol tradisional. Pemeriksaan dan pembongkaran muatan kemudian menemukan ratusan jerigen berisi Moke yang diduga hendak didistribusikan ke Kota Kupang.
‎
‎"Rekan-rekan perlu ketahui bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kegiatan dalam satu minggu terakhir," ungkap Irwan.
‎
‎Berdasarkan pemeriksaan awal terhadap empat pengemudi, Moke tersebut berasal dari wilayah Aimere, Kabupaten Ngada, termasuk jalur distribusi dari kawasan Momeri.

Baca Juga: Polda NTT Sita 8.430 Liter Moke di Pelabuhan Tenau Kupang, Dua Truk Ekspedisi Diamankan
‎
‎Irwan menjelaskan, pengangkutan dilakukan melalui dua jalur. Sebagian Moke dibawa langsung menggunakan kapal dari Pelabuhan Aimere menuju Kupang. Sebagian lainnya diangkut melalui jalur darat menuju Bajawa, kemudian dibawa ke Pelabuhan Ende sebelum diseberangkan ke Kupang.
‎
‎Setelah tiba di Kupang, pengemudi disebut diarahkan oleh pihak pengirim atau pemilik kendaraan untuk mengantarkan muatan ke alamat tertentu atau menyerahkannya kepada penerima yang telah menunggu.
‎
‎Namun, penyidik belum mengungkap identitas dua warga Aimere yang diduga mengendalikan pengiriman tersebut. Polisi masih menelusuri keberadaan mereka, asal-usul produksi Moke, serta pihak yang diduga menjadi penerima atau pembeli di Kota Kupang.
‎
‎Pengembangan perkara juga diarahkan untuk memetakan jaringan distribusi, mulai dari produsen, pemilik, pengirim, pengangkut hingga penerima barang.

‎Selain menelusuri jaringan distribusi, Ditpolairud Polda NTT masih mendalami ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pengangkutan Moke tersebut.
‎
‎Persoalan ini menjadi perhatian karena Moke merupakan minuman tradisional beralkohol yang diproduksi masyarakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Cukai, minuman yang mengandung etil alkohol termasuk kategori Barang Kena Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
‎
‎Meski demikian, penyidik perlu memastikan karakteristik produk dan kemungkinan berlakunya pengecualian terhadap minuman tradisional hasil produksi masyarakat.
‎
‎Irwan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bea dan Cukai untuk memastikan klasifikasi Moke, kadar alkohol, proses produksi, kewajiban pelunasan cukai, serta dokumen pengangkutannya.
‎
‎"Kami akan melakukan pendalaman secara komprehensif, termasuk berkoordinasi dengan pihak Bea dan Cukai untuk memastikan klasifikasi Moke, kadar alkohol, proses produksinya, serta kewajiban cukai dan dokumen pengangkutannya. Penegakan hukum akan kami lakukan secara profesional, proporsional, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Irwan.

Baca Juga: Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Tegaskan Keputusan Pribadi demi Kepentingan Bangsa
‎
‎Penyidik turut mendalami kemungkinan penerapan Pasal 27, Pasal 54, dan Pasal 56 Undang-Undang Cukai. Namun, penerapan ketentuan tersebut masih bergantung pada hasil koordinasi dengan Bea dan Cukai, keterangan ahli, pemeriksaan saksi, dokumen, serta alat bukti lainnya.
‎
‎Dengan demikian, penyitaan ratusan jerigen Moke tersebut belum dapat serta-merta disimpulkan sebagai tindak pidana cukai sebelum klasifikasi produk dan unsur pelanggarannya dipastikan.
‎
‎Di luar aspek hukum, besarnya volume barang yang diamankan juga memperlihatkan potensi nilai ekonomi distribusi Moke tersebut.
‎
‎Irwan menyebut, berdasarkan informasi awal, harga jual eceran Moke diperkirakan sekitar Rp50.000 per botol air mineral ukuran sedang. Dengan jumlah barang bukti yang diamankan, nilai ekonominya diperkirakan mencapai kurang lebih Rp2 miliar.
‎
‎"Jangan sampai hampir 19 ribu liter Moke ini beredar begitu saja di tengah masyarakat," ungkapnya.
‎
‎Menurut Irwan, pengawasan terhadap distribusi minuman keras juga berkaitan dengan upaya mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menyebut konsumsi minuman keras kerap ditemukan dalam sejumlah peristiwa kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di NTT.
‎
‎Sementara itu, Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menegaskan bahwa kepolisian memahami Moke memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi bagi sebagian masyarakat NTT.
‎
‎Menurut Henry, penanganan peredaran minuman tradisional beralkohol perlu mempertimbangkan ketentuan hukum sekaligus kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Baca Juga: GRPD Desak Bupati Manggarai Buka Klarifikasi DAK Rp973 Juta, Dana Perubahan Desa Paralando Belum Jelas
‎
‎"Kami memahami bahwa minuman tradisional beralkohol merupakan salah satu produk tradisional yang memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga dan menghormati tradisi tersebut dengan memastikan setiap aktivitas produksi maupun peredarannya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Henry.
‎
‎Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pengangkutan maupun distribusi minuman beralkohol yang melanggar ketentuan hukum. Masyarakat yang mengetahui dugaan pelanggaran diminta menyampaikan informasi kepada kepolisian.
‎
‎"Kami tegaskan bahwa kehadiran Polri bukan untuk memutus atau menghambat mata pencaharian masyarakat, melainkan untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum. Apabila ada kegiatan yang diduga melanggar aturan, tentu akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku," tegas Henry.
‎

Tags

Terkini