Pertanyaan-pertanyaan itu bahkan telah memasuki ruang perdebatan politik. Yusril Ihza Mahendra, misalnya, menyebut adanya dugaan upaya melumpuhkan Presiden. Namun, berbagai pernyataan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum. Pembuktiannya harus diserahkan kepada proses hukum yang independen dan transparan.
Baca Juga: AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran, Serahkan Proses kepada Prabowo
Meski demikian, skandal Watergate memberikan setidaknya tiga pelajaran penting bagi kita.
Pertama, penyalahgunaan kekuasaan pada akhirnya dapat terbongkar melalui keterbukaan, bukan sekadar kecepatan dalam mengambil tindakan. Watergate menjadi pelajaran bahwa pers yang bekerja secara tekun, Kongres yang menjalankan fungsi pengawasan, serta pengadilan yang independen merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi.
Indonesia memiliki perangkat kelembagaan untuk menjalankan fungsi serupa, mulai dari aparat penegak hukum, DPR, lembaga peradilan, hingga media massa. Persoalannya sekarang adalah apakah seluruh institusi tersebut mampu bekerja secara profesional tanpa membedakan kedudukan maupun kepentingan pihak yang diperiksa.
Kedua, upaya menutupi suatu perkara bisa menjadi persoalan yang jauh lebih serius daripada peristiwa awalnya. Karena itu, dugaan penghapusan data elektronik patut mendapat perhatian khusus. Dalam perkara yang melibatkan teknologi, jejak digital dapat menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran. Jika bukti tersebut sengaja dihilangkan, proses pencarian fakta akan semakin sulit.
Ketiga, institusi negara harus ditempatkan di atas kepentingan individu. Kewenangan penyadapan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Tindakan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Tanpa prinsip tersebut, perangkat negara berisiko berubah menjadi instrumen kepentingan segelintir orang.
Di sinilah suara masyarakat desa perlu mendapat ruang. Mereka mungkin bukan ahli telekomunikasi dan tidak memahami bagaimana perangkat penyadapan bekerja. Namun, mereka sangat mengenal ketimpangan dan merasakan langsung dampak dari berbagai persoalan ekonomi.
Baca Juga: GMNI Deklarasi di Kepulauan Selayar, Perjuangan Melawan Ketidakadilan Jadi Komitmen
Bagi masyarakat kecil, persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari bukanlah perdebatan elite di ibu kota. Mereka lebih sering berhadapan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta ketidakpastian ekonomi.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 79.302 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari–November 2025. Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai pelemahan daya beli turut menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Tekanan tersebut bahkan dipandang bukan sekadar perlambatan ekonomi biasa, melainkan ancaman terhadap daya tahan kelompok masyarakat yang selama ini menopang konsumsi nasional. Pemerintah pun mengakui adanya tantangan tersebut. Penundaan kebijakan pajak terhadap lokapasar, misalnya, disebut sebagai salah satu langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian.
Tentu, saya tidak sedang menuduh bahwa dugaan penyadapan tersebut menjadi penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok ataupun sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan. Persoalannya lebih mendasar: ke mana energi, waktu, dan kepercayaan negara akan tersita apabila para elite justru disibukkan oleh konflik dan saling mencurigai?
Sementara itu, petani di desa dan nelayan di wilayah pesisir masih menghadapi persoalan hidup yang membutuhkan perhatian nyata. Mereka membutuhkan kebijakan yang berpihak, akses ekonomi yang lebih baik, serta pemimpin yang bersedia mendengarkan keluhan dari pinggiran.
Krisis kepercayaan di lingkaran kekuasaan selalu memiliki ongkos yang mahal. Ironisnya, masyarakat yang paling jauh dari pusat pengambilan keputusan justru berpotensi menanggung dampak terbesarnya.