opini

Elite Saling Mengintai, Rakyat Berjuang Menghadapi Beban Ekonomi

Eventius Suparno
Minggu, 15 November 2026 | 17:59 WIB
Aktivis LSM LPPDM NTT, Marsel Ahang (Ist)

Penulis: Marsel Ahang

OPINI—Orang tua kita sering berpesan bahwa tembok pun bisa punya telinga. Dahulu, ungkapan itu sekadar peringatan agar kita berhati-hati dalam berbicara. Namun, hari ini, pesan tersebut terasa seperti kenyataan yang menjadi perhatian nasional.

Sejak awal November 2026, publik dikejutkan oleh kabar yang sulit dipercaya. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Menurut sejumlah pemberitaan, aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025–2026, ketika Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri. Penyidik juga mengungkap adanya dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut sejak Oktober 2026.

Baca Juga: Outbound BEM FKIP Universitas Patompo Jadi Ruang Menanam Solidaritas dan Kepemimpinan Mahasiswa

Di tengah perkembangan perkara itu, Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Istana menyebut dugaan tersebut mengarah pada makar. Sementara itu, Polri membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan penyadapan dan makar tersebut.

Sebagai penulis, saya perlu menegaskan satu hal sejak awal: seluruh informasi tersebut masih berada dalam ranah dugaan. Penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah putusan bersalah. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati, siapa pun yang sedang menghadapi proses hukum, termasuk seorang jenderal bintang empat. Karena itu, proses peradilan yang terbuka, objektif, dan berintegritas menjadi harapan masyarakat.

Sejarah dunia pernah mencatat perkara yang memiliki kemiripan dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan. Pada 17 Juni 1972, lima orang ditangkap di kompleks Watergate, Washington. Mereka tertangkap saat membobol kantor Komite Nasional Partai Demokrat dan memasang perangkat penyadap. Kelompok tersebut diketahui memiliki kaitan dengan kampanye pemilihan kembali Presiden Richard Nixon.

Namun, pembobolan itu bukanlah bagian paling menentukan dari skandal tersebut. Persoalan justru membesar ketika muncul upaya menutupi keterlibatan pihak-pihak di baliknya.

Rekaman percakapan pada 23 Juni 1972, yang kemudian dikenal sebagai smoking gun tape, memperlihatkan Nixon memerintahkan agar CIA meminta FBI menghentikan penyelidikan. Dua wartawan The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, melalui laporan investigatif mereka, mengungkap keterlibatan orang-orang dekat Nixon serta aliran dana kampanye ilegal yang berkaitan dengan operasi penyadapan tersebut.

Baca Juga: Delapan Titik Wisata Desa To'e Menanti Pengembangan, Legalitas Tiwu Pai Belum Jelas

Pada 24 Juli 1974, Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui keputusan bulat 8-0 memerintahkan Nixon menyerahkan rekaman percakapan yang diminta penyidik. Menghadapi ancaman pemakzulan yang semakin kuat, Nixon akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada 8 Agustus 1974, yang berlaku efektif sehari kemudian.

Skandal Watergate kemudian menyeret 69 orang ke meja dakwaan, sementara 48 orang dijatuhi hukuman. Sebagian di antaranya merupakan pejabat tinggi dalam pemerintahan Nixon.

Saya tidak sedang menyamakan kedua perkara tersebut. Watergate berkaitan dengan penyadapan terhadap lawan politik, sedangkan kasus yang kini menjadi perhatian publik di Indonesia menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara sendiri.

Perkara ini masih dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Banyak hal yang belum terungkap secara terang. Siapa yang memberikan perintah? Untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan? Apakah ada pihak lain yang terlibat?

Halaman:

Terkini