hukrim

Dua Bendahara Diperiksa Kejaksaan, Saksi Kasus Dugaan Korupsi DP3AKB Manggarai Timur Capai 387 Orang

Jumat, 13 November 2026 | 16:21 WIB
Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai (Ist)

‎ MANGGARAI—Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai terus mengusut dugaan korupsi pengelolaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
‎
‎Dalam perkembangan terbaru, penyidik memeriksa dua mantan bendahara dinas tersebut, yakni Hilaria Ningsensia Lando dan Hermelinda Suryani Nguru. Hingga 12 November 2026, jumlah saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini mencapai 387 orang.
‎
‎Pemeriksaan terhadap Hilaria berlangsung pada 11 November 2026, sedangkan Hermelinda diperiksa sehari kemudian, 12 November 2026. Keduanya menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Manggarai, Ruteng.
‎
‎Selain Hilaria, pada 11 November penyidik juga memeriksa Ummi Rohana, yang pernah menjabat sebagai Fungsional Analis Kebijakan Muda pada dinas tersebut sejak 2024 hingga Desember 2025.
‎
‎Kepala Seksi Intelijen Kejari Manggarai, Fadlan Khairad Perangin Angin, mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi yang turut menyeret nama mantan Kepala DP3AKB Manggarai Timur, Jefrin Haryanto.
‎
‎Keterangan tersebut disampaikan Fadlan kepada media Floresa pada 11 November 2026.
‎
‎Menurut Fadlan, jumlah saksi yang diperiksa terus bertambah seiring pendalaman perkara oleh penyidik.
‎
‎“Hingga 9 November, total terdapat 383 orang sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Kemarin satu orang jadi 384,” kata Fadlan.
‎
‎Pemeriksaan Hilaria dan Ummi pada 11 November menambah jumlah saksi menjadi 386 orang. Selanjutnya, pemeriksaan Hermelinda pada 12 November kembali menambah jumlah tersebut menjadi 387 orang.
‎
‎Hilaria Ningsensia Lando diketahui menjabat sebagai bendahara DP3AKB pada Oktober hingga Desember 2025. Ia menggantikan Hermelinda Suryani Nguru yang sebelumnya menduduki posisi tersebut sejak 2024 hingga September 2025.
‎
‎Pemeriksaan terhadap keduanya menjadi bagian dari pendalaman penyidik terhadap pengelolaan keuangan dinas, terutama berkaitan dengan mekanisme pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran selama periode tersebut.
‎
‎Saat itu, dinas tersebut masih menggunakan nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
‎
‎Penyidik juga telah memeriksa sejumlah pejabat dan aparatur yang berkaitan dengan pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran dinas tersebut.
‎
‎Ketika ditanya mengenai jadwal pemeriksaan terhadap Jefrin Haryanto, Fadlan mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti. Menurutnya, pemanggilan pihak-pihak terkait masih bergantung pada perkembangan dan kebutuhan penyidikan.
‎
‎Selain memeriksa saksi, penyidik Kejari Manggarai juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
‎
‎Koordinasi ini menjadi bagian penting dalam proses penyidikan guna memperjelas nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran DP3AKB Manggarai Timur.
‎
‎Jefrin Haryanto sendiri bukan nama baru dalam proses pengusutan perkara ini. Mantan Kepala DP3AKB tersebut pernah diperiksa sebagai saksi pada tahap penyelidikan, tepatnya 22 Juni 2026.
‎
‎Saat keluar dari pemeriksaan kala itu, Jefrin tidak memberikan penjelasan substantif kepada wartawan. Ia hanya menyampaikan, “No comment, no comment.”
‎
‎Sejak September 2025, Jefrin diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

‎Pengusutan dugaan korupsi anggaran DP3AKB Manggarai Timur bermula dari pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur.
‎
‎Sejak April 2026, Jefrin beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan. Inspektorat juga melakukan pemeriksaan terhadap ratusan saksi yang berasal dari lingkungan dinas, kecamatan hingga desa.
‎
‎Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas.
‎
‎Dalam perkembangannya, perkara tersebut masuk ke ranah penegakan hukum dan ditangani Kejari Manggarai melalui proses penyidikan.
‎
‎Dugaan penyimpangan berkaitan dengan pengelolaan anggaran program DP3AKB yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. Persoalan yang ditelusuri mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
‎
‎Sejumlah bentuk penyimpangan yang dilaporkan antara lain penggelembungan anggaran atau mark-up, belanja yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan di lapangan, serta penganggaran kegiatan secara berulang yang diduga hanya dilaksanakan satu kali.
‎
‎Selain itu, terdapat persoalan pembayaran insentif bidan desa yang dilaporkan belum diterima oleh para penerima.
‎
‎Penyidik juga menelusuri dugaan manipulasi data Kampung Keluarga Berencana (KB), serta anggaran pulsa bagi kader Posyandu di 12 desa dengan nilai mencapai Rp800 juta.
‎
‎Anggaran pulsa tersebut diduga tidak pernah diterima oleh para kader yang menjadi sasaran program.
‎
‎Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari materi yang perlu didalami penyidik untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
‎
‎Dengan jumlah saksi yang telah mencapai 387 orang dan proses penghitungan potensi kerugian negara yang sedang dikoordinasikan bersama BPK, penyidikan perkara ini masih terus berjalan.
‎
‎Publik kini menunggu hasil akhir penyidikan Kejari Manggarai, termasuk kejelasan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan besaran kerugian keuangan negara apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi

Tags

Terkini