hukrim

Pemeriksaan Notaris WIN Terganjal MKN, Polisi Diminta Tuntaskan Penanganan Perkara

Kamis, 12 November 2026 | 22:26 WIB
Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya

LABUAN BAJO—Penanganan kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang menyeret seorang oknum Notaris berinisial WIN di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih terus berjalan.


Meski Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah NTT menolak memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap terlapor, penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat memastikan perkara tersebut tidak dihentikan.
‎
‎Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya, mengatakan penyidik kini tengah menyiapkan sejumlah langkah hukum alternatif untuk memperkuat pembuktian perkara. Upaya tersebut dilakukan melalui pendalaman keterangan saksi, pengamanan dokumen, serta koordinasi dan asistensi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT.
‎
‎"Penolakan izin pemeriksaan tidak menghentikan proses penyelidikan. Kami tetap bekerja berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sudah dikumpulkan. Ada langkah-langkah lain yang sedang kami persiapkan untuk memastikan perkara ini dapat ditangani secara objektif," ujar Lufthi saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
‎
‎Menurutnya, laporan dugaan penggelapan tersebut telah diterima Polres Manggarai Barat sejak 31 Oktober 2025 melalui laporan polisi nomor LP/B/175/X/2025/SPKT/Polres Manggarai Barat/Polda NTT.
‎
‎Laporan itu disampaikan Hasan selaku pelapor bersama sejumlah korban lainnya. Dalam proses penanganannya, penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan SP-Lidik/436/X/RES.1.11/2025/Sat Reskrim sebagai dasar melakukan investigasi awal.
‎
‎Lufthi mengungkapkan bahwa penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan pelapor, tetapi juga telah memeriksa sejumlah orang yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.
‎
‎"Sampai saat ini, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi kunci, termasuk pelapor dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara. Selain itu, sejumlah dokumen pendukung yang memiliki hubungan dengan pokok persoalan juga telah kami amankan," ungkapnya.
‎
‎Ia menjelaskan, pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen merupakan bagian penting untuk membangun konstruksi perkara. Penyidik berupaya mencocokkan setiap keterangan dengan dokumen yang diperoleh agar proses hukum tidak dibangun berdasarkan satu sisi keterangan saja.
‎
‎"Kami harus memastikan seluruh keterangan yang diberikan saksi memiliki keterkaitan dengan dokumen dan fakta yang ditemukan. Karena itu, proses pendalaman terus dilakukan untuk melihat secara utuh peristiwa yang dilaporkan," katanya.
‎
‎Kendala muncul ketika penyidik hendak meminta keterangan langsung dari WIN yang berstatus sebagai terlapor dan menjalankan profesi notaris. Lufthi menerangkan, kepolisian telah mengajukan permohonan persetujuan pemeriksaan kepada MKN Wilayah NTT sebanyak dua kali.
‎
‎Permohonan pertama disampaikan pada 10 Desember 2025. Namun, melalui rapat pleno pada 12 Januari 2026, MKN Wilayah NTT memutuskan tidak memberikan persetujuan kepada penyidik untuk menghadirkan dan memeriksa terlapor.
‎
‎"Kami sudah mengikuti mekanisme yang berlaku dengan mengajukan permohonan kepada MKN Wilayah NTT. Namun, berdasarkan hasil rapat pleno, permohonan pemeriksaan terhadap terlapor tidak disetujui," jelas Lufthi.
‎
‎Tidak berhenti pada keputusan tersebut, penyidik kembali mengirimkan permohonan kedua pada 25 Maret 2026. Akan tetapi, hingga 12 November 2026, permohonan susulan itu belum memperoleh jawaban resmi dari pihak MKN.
‎
‎"Permohonan kedua sudah kami sampaikan sebagai bagian dari upaya melanjutkan proses penanganan perkara. Kami masih menunggu tanggapan resmi, tetapi penanganan perkara tetap berjalan melalui langkah-langkah penyidikan yang dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum," tegasnya.
‎
‎Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan perkara, Ditreskrimum Polda NTT juga memberikan asistensi teknis dan pengawasan kepada Satreskrim Polres Manggarai Barat.
‎
‎Lufthi menyebutkan, asistensi tersebut mencakup analisis pertimbangan hukum atas penolakan MKN, penguatan argumentasi untuk pengajuan ulang izin pemeriksaan, serta optimalisasi alat bukti yang telah dikumpulkan.
‎
‎"Kami mendapat petunjuk agar seluruh aspek hukum terkait penolakan MKN dianalisis secara komprehensif. Penguatan keterangan saksi dan dokumen juga menjadi perhatian agar konstruksi perkara tidak hanya bergantung pada keterangan terlapor," paparnya.
‎
‎Selain itu, penyidik didorong menggelar perkara khusus dengan melibatkan pimpinan dan ahli untuk memperoleh pendapat hukum atau legal opinion sebagai bahan menentukan langkah selanjutnya.
‎
‎"Kami juga menyiapkan Gelar Perkara Khusus untuk membahas perkembangan penanganan perkara secara menyeluruh. Hasilnya nanti menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah hukum berikutnya berdasarkan fakta dan alat bukti," tambahnya.
‎
‎Lufthi menegaskan, kepolisian tetap berkewajiban memberikan informasi perkembangan penanganan perkara kepada pelapor melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).
‎
‎"Prinsip kami adalah memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama pihak pelapor. Setiap perkembangan akan disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami ingin perkara ini ditangani secara profesional, proporsional, dan berkeadilan," pungkasnya.

Tags

Terkini