hukrim

Mantan Napi Kembali Dilaporkan, LBH Nusa Komodo Desak Polres Manggarai Tangkap Filipus Edu

Kamis, 12 November 2026 | 17:16 WIB
Simon Wanggut (tengah) bersama tim kuasa hukum LBH Nusa Komodo Manggarai di Polres Manggarai

MANGGARAI—Usia senja seharusnya menjadi masa ketika seseorang menikmati ketenangan hidup. Namun, bagi Simon Wanggut (69), persoalan hukum yang sedang dihadapinya justru membuat harapan memperoleh keadilan menjadi perjuangan yang belum selesai.
‎
‎Di tengah usianya yang semakin lanjut, Simon kembali mendatangi Polres Manggarai untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporan dugaan penganiayaan yang dialaminya. Kedatangan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi tim penasihat hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusa Komodo Manggarai untuk mendesak kepolisian mengambil langkah tegas terhadap pihak terlapor.
‎
‎LBH Nusa Komodo meminta Polres Manggarai segera menindaklanjuti ketidakhadiran Filipus Edu alias Edu yang disebut telah dipanggil penyidik, tetapi diduga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
‎
‎Simon mendatangi Polres Manggarai pada Kamis, 12 November 2026. Pemeriksaan berlangsung di ruang penyidik sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WITA.
‎
‎Korban didampingi tiga penasihat hukum, yakni Adrianus Trisno Rahmat, Marsel Ahang, dan Gregorius Antonius Bocok.
‎
‎Adrianus Trisno Rahmat mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menyampaikan bahwa Filipus Edu sebelumnya telah dipanggil untuk dimintai keterangan, tetapi diduga tidak hadir.
‎
‎Menurut Adrianus, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius kepolisian agar penanganan perkara tidak mengalami hambatan.
‎
‎"Kami meminta penyidik Polres Manggarai segera mengambil langkah tegas terhadap terlapor. Apabila yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut tetapi tidak memenuhi panggilan, kami berharap kepolisian mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Adrianus.
‎
‎Ia mengatakan, kepastian hukum merupakan hak korban yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Terlebih, Simon merupakan warga lanjut usia yang membutuhkan perlindungan dan kejelasan atas perkara yang dilaporkannya.
‎
‎"Jangan sampai korban yang sudah berusia 69 tahun harus terus menunggu tanpa kepastian. Korban sudah datang memenuhi panggilan dan memberikan keterangan kepada penyidik. Karena itu, kami berharap proses hukum terhadap terlapor juga berjalan secara serius," ujarnya.
‎
‎Adrianus menegaskan, pendampingan hukum yang dilakukan LBH Nusa Komodo bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi perkara, melainkan memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.
‎
‎"Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami ingin perkara ini ditangani secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut sehingga menambah beban bagi korban," tambahnya.
‎
‎Kasus dugaan penganiayaan tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu, 7 November 2026, di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
‎
‎Dalam laporan polisi Nomor STTLP/232.b/XI/2026/SPKT/Polres Manggarai/Polda NTT, terdapat dua nama terlapor, yakni Filipus Edu alias Edu dan Nikolaus Minggu alias Nik. Perkara tersebut dilaporkan dengan sangkaan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
‎
‎Sementara itu, Ketua LBH Nusa Komodo Manggarai, Marsel Ahang, meminta Polres Manggarai segera mengambil tindakan tegas, termasuk mempertimbangkan penangkapan dan penahanan terhadap Filipus Edu apabila persyaratan hukum terpenuhi.
‎
‎Marsel mengungkapkan, berdasarkan informasi dan dokumen yang dimiliki pihaknya, Filipus Edu sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara. Bahkan, yang bersangkutan pernah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap korban yang sama pada 10 Maret 2022 dengan Nomor LP/44/2022/SPKT/Res Manggarai.
‎
‎"Ini yang menjadi perhatian serius kami. Orang yang sama disebut pernah berhadapan dengan proses hukum terkait korban yang sama. Karena itu, kami meminta Polres Manggarai tidak menganggap persoalan ini sebagai perkara biasa. Segera lakukan langkah hukum yang diperlukan," kata Marsel.
‎
‎Ia menilai, riwayat perkara sebelumnya perlu diperhatikan dalam penanganan laporan terbaru, terutama untuk memastikan perlindungan terhadap korban.
‎
‎"Kami mendesak agar terlapor segera diproses sesuai hukum. Kalau memang unsur dan persyaratan penangkapan serta penahanan terpenuhi, jangan ragu mengambil tindakan. Korban membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar janji bahwa laporan sedang ditangani," tegasnya.
‎
‎Marsel juga menyinggung ketentuan KUHP baru mengenai pemberatan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu lima tahun setelah menjalani pidana, sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
‎
‎Dalam ketentuan tersebut, pidana dapat diperberat sepertiga dari ancaman maksimum. Untuk Pasal 466 ayat (1) KUHP, yang memiliki ancaman maksimal dua tahun enam bulan penjara, pemberatan sepertiga dapat mencapai tiga tahun empat bulan penjara.
‎
‎"Ketentuan hukum harus diterapkan secara tepat. Jika nantinya terbukti memenuhi unsur pengulangan tindak pidana, kami berharap ketentuan pemberatan pidana juga menjadi perhatian aparat penegak hukum," tutup Marsel.
‎

Tags

Terkini