BORONG—Kualitas pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan warga. Proyek yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar tersebut dilaporkan mengalami kerusakan meski belum genap berusia satu tahun.
Sorotan warga tidak hanya tertuju pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga pada fungsi pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.4 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III NTT, Frangky Simamora, yang disebut bertanggung jawab terhadap pengawasan lapangan proyek tersebut.
Baca Juga: Deretan Truk dan Pikap Kopdes Merah Putih Penuhi Lahan Pemprov DKI di Rorotan, Anggaran Pengadaan Rp24,66 Triliun
Berdasarkan pantauan Floresnesia.com, Senin (16/11/2026) di lokasi, sejumlah bagian konstruksi TPT pasangan batu pada bagian bawah terlihat mengalami keretakan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kekuatan struktur bangunan dalam menahan tekanan tanah dari lereng di atasnya.
Kerusakan juga terlihat pada jaring penahan longsor atau geonet yang dipasang di bagian lereng. Material tersebut tampak robek dan terlepas setelah terbawa material tanah dan bebatuan yang mengalami longsoran.
Baca Juga: Jangan Terus Duduk di Depan Komputer, Lakukan 6 Gerakan Ini agar Badan Tak Pegal
Sisa material longsoran berupa tanah, bebatuan, serta potongan jaring berwarna hijau kini menumpuk di bahu jalan. Tumpukan tersebut mempersempit badan jalan dan berpotensi mengancam keselamatan pengguna kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil.
Kondisi ini menjadi persoalan serius mengingat keberadaan TPT dan perangkat pengaman lereng semestinya berfungsi menjaga kestabilan tanah sekaligus melindungi badan jalan dari ancaman longsor.
Baca Juga: Kebutuhan Mendesak Bikin Warga RI Cari Pinjol, OJK Soroti Tren Ini
Agustinus, warga yang ditemui Floresnesia.com di lokasi, menilai pekerjaan tersebut tidak menunjukkan kualitas sebagaimana mestinya. Ia mempertanyakan penggunaan anggaran proyek yang mencapai miliaran rupiah, sementara hasil pekerjaan justru memperlihatkan kerusakan dalam waktu relatif singkat.
"Pekerjaan TPT asal jadi. Tidak menjaga kualitas. Anggaran miliaran sia-sia," kata Agustinus.
Ia juga menyoroti kondisi pasangan batu pada bagian bawah TPT yang menurutnya sudah mengalami banyak keretakan. Bagi warga, kerusakan tersebut menjadi indikasi yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak pelaksana maupun pengawas proyek.
Baca Juga: Dugaan Pengeroyokan Warnai Reok Reba Cup XIV, Satu Suporter Rego FC Diduga Patah Rahang
"Ini TPT pasangan batu banyak retak. Sehingga dinding nanti tidak tahan lama. PPK sebagai fungsi pengawasannya tidak ada," tuturnya.
Untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan tersebut, Floresnesia.com menghubungi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT.
Salah satu pegawai BPJN NTT menyebut Frangky Simamora sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengawasan lapangan melalui jabatan PPK 3.4.
Baca Juga: 631 Jerigen Moke Diamankan di Kupang, Polisi Bongkar Dugaan Jalur Distribusi dari Aimere
"Pak Frangky dari PPK 3.4 yang bertanggung jawab sebagai pengawasan lapangan," ungkap pegawai BPJN NTT tersebut.
Pernyataan itu mempertegas pentingnya penjelasan dari PPK 3.4 mengenai kondisi pekerjaan di lapangan, terutama terkait kualitas konstruksi, penyebab kerusakan, serta langkah penanganan terhadap bagian bangunan yang telah mengalami keretakan.
Sorotan terhadap Frangky Simamora bukan kali pertama muncul. Sebelumnya, namanya juga menjadi perhatian warga dalam persoalan kualitas proyek peningkatan jalan Kisol–Mok–Paan Leleng dengan nilai anggaran Rp12,5 miliar.
Proyek jalan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan meski belum genap berusia satu tahun. Kondisi ini memunculkan pertanyaan warga mengenai efektivitas pengawasan selama masa pelaksanaan pekerjaan hingga pemeliharaan.
Baca Juga: Operasi Patuh Turangga 2026 di Labuan Bajo, Pelanggaran Lalu Lintas Turun 28 Persen
Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek jalan Kisol–Mok–Paan Leleng masih berada dalam masa pemeliharaan. Namun, warga menduga anggaran yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena sejumlah kerusakan jalan disebut belum diperbaiki.
Andik, salah satu warga Kisol, mempertanyakan kinerja PPK dalam memastikan kualitas pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban pemeliharaan oleh pihak penyedia jasa.
"Meragukan kinerja PPK, proyek buruk dan anggaran perbaikan tidak digunakan," ungkap Andik.
Baca Juga: Kebutuhan Mendesak Bikin Warga RI Cari Pinjol, OJK Soroti Tren Ini
Dua persoalan tersebut, yakni kerusakan pekerjaan TPT dan kondisi jalan Kisol–Mok–Paan Leleng, menempatkan fungsi pengawasan PPK sebagai salah satu aspek yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, bagaimana proses pengawasan dilakukan, serta apakah kewajiban perbaikan selama masa pemeliharaan benar-benar dijalankan.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi Floresnesia.com kepada PPK 3.4 Satker PJN Wilayah III NTT, Frangky Simamora, belum membuahkan hasil.