KUPANG—Persoalan pengelolaan kredit produktif PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) kembali menjadi sorotan. Sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memunculkan pertanyaan serius mengenai proses pemberian, perpanjangan, hingga pengawasan kredit di bank milik pemerintah daerah tersebut.
Aktivis BemNus NTT, Andhy, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menelaah berbagai temuan tersebut. Ia menilai persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif, tetapi perlu diperiksa lebih jauh untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengambilan keputusan perbankan.
“Bank NTT bukan milik segelintir orang. Bank ini memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur karena sebagian besar kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah. Karena itu, pengelolaannya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Andhy kepada Awak Media ini, Jumat (13/11/2026).
Sorotan tersebut mengacu pada LHP Kinerja BPK RI Nomor 241/T/LHP/DJPKN-VI.KUP/PBD.01/12/2025 tertanggal 17 Desember 2025. Pemeriksaan itu menelaah efektivitas operasional BPD NTT dalam menjalankan fungsi intermediasi selama periode 2023 hingga semester I 2025.
Menurut Andhy, dokumen pemeriksaan tersebut memuat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum, terutama terkait perpanjangan fasilitas kredit kepada debitur yang berdasarkan analisis bank sendiri memiliki persoalan kelayakan.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana, mengapa kredit masih diperpanjang ketika informasi mengenai kondisi keuangan debitur sudah menunjukkan persoalan? Siapa yang memberikan persetujuan dan apa pertimbangan yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut?” ungkapnya.
Salah satu kasus yang disorot adalah fasilitas kredit modal kerja kepada debitur berinisial TAJ melalui CV TAJ di Kantor Cabang Utama Kupang. Kredit sebesar Rp5 miliar diperpanjang pada 29 September 2023, meskipun fasilitas yang berjalan sejak 2013 tersebut belum pernah lunas.
Dalam LHP disebutkan proyek yang dibiayai sudah tidak ada dan hasil pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menunjukkan debitur memiliki kredit macet di bank lain. Per 30 Juni 2025, baki debet kredit tersebut masih mencapai Rp4,91 miliar dengan kolektibilitas 5 atau macet.
Andhy menilai fakta tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap proses analisis dan persetujuan kredit.
“Informasi mengenai kondisi debitur semestinya menjadi bahan pertimbangan utama sebelum bank mengambil keputusan. Kalau persoalan itu sudah diketahui, tetapi fasilitas tetap diperpanjang, maka aparat penegak hukum perlu menelusuri prosesnya secara menyeluruh,” katanya.
Persoalan serupa tercatat pada debitur PMR di Waingapu. Kredit Rp1,3 miliar diperpanjang pada Juni 2023, padahal rasio lancarnya hanya 0,02 kali dari ketentuan minimal 1,2 kali dan kondisi ekuitasnya negatif. Baki debet fasilitas tersebut masih lebih dari Rp1,2 miliar dengan status macet.
Sementara debitur NTP memperoleh perpanjangan kredit Rp2,5 miliar dengan agunan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pada lokasi perumahan yang menurut LHP berada di kawasan hutan tetap.
“Ini bukan hanya soal berapa besar kredit yang diberikan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana bank memastikan kelayakan debitur, keabsahan agunan, serta perlindungan terhadap uang yang dikelola. Semua proses itu harus dibuka dan diperiksa,” tegas Andhy.
Temuan lain menyangkut kelemahan perjanjian dan penjaminan. LHP mencatat tujuh debitur dengan total plafon Rp17,16 miliar tidak memiliki perjanjian kredit notariil. Selain itu, terdapat agunan yang tidak diasuransikan, belum diikat hak tanggungan, serta fasilitas yang tidak dijaminkan kepada lembaga penjamin meskipun diwajibkan.
Bahkan, tujuh fasilitas senilai Rp21,1 miliar ditolak penjaminannya oleh PT Jamkrida, tetapi kredit tetap diberikan atau diperpanjang. Sepanjang 2023 hingga Juni 2025, klaim atas 40 fasilitas kredit senilai Rp5,32 miliar juga ditolak pihak penjamin.
“Kalau persyaratan penjaminan tidak terpenuhi, tetapi kredit tetap berjalan, tentu harus ada penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai risiko yang seharusnya bisa dikendalikan justru akhirnya menjadi beban bank,” jelasnya.
Pada 30 Juni 2025, kredit produktif BPD NTT tercatat mencapai Rp1,77 triliun dalam 9.622 fasilitas. Dari jumlah tersebut, 1.982 fasilitas senilai Rp331,68 miliar berstatus macet.
Berdasarkan perhitungan pelapor, kredit bermasalah yang mencakup kategori kurang lancar, diragukan, dan macet mencapai sekitar Rp366,62 miliar atau 20,70 persen dari total kredit produktif.
Andhy meminta angka tersebut diverifikasi secara independen karena berbeda dengan rasio NPL gross seluruh kredit bank yang tercatat 3,48 persen.
“Publik membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai kualitas kredit produktif. Jangan sampai angka rasio secara keseluruhan menutupi persoalan yang terjadi pada kelompok kredit tertentu. Karena itu, data dan metode perhitungannya perlu diperiksa,” paparnya.
LHP juga mencatat hapus buku kredit sebesar Rp37,04 miliar pada Desember 2023 dan Rp36,61 miliar pada Juni 2025. Andhy meminta aparat menelusuri debitur yang masuk dalam penghapusbukuan tersebut, termasuk apakah terdapat keterkaitan dengan pemberian atau perpanjangan kredit yang bermasalah.
Sorotan berikutnya menyangkut konsentrasi deposito berbunga khusus yang mencapai 72,42 persen pada 2023, 79,37 persen pada 2024, dan 75,78 persen pada semester I 2025. Sementara itu, LDR bank tercatat 106,50 persen pada Desember 2024, melampaui batas risk appetite.
“Siapa deposan inti, bagaimana dasar penetapan bunga khusus, dan apakah ada hubungan afiliasi atau benturan kepentingan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif,” ungkapnya.
Andhy menegaskan, desakan pemeriksaan tersebut bukan tuduhan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. LHP BPK merupakan pemeriksaan kinerja berbasis uji petik dan tidak dengan sendirinya menetapkan kerugian negara maupun membuktikan adanya unsur pidana.
Namun, menurut dia, rangkaian temuan itu cukup menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelaahan lebih mendalam.
Ia meminta Kejagung dan KPK mengumpulkan dokumen analisis kredit, perjanjian pembiayaan, berkas penjaminan, risalah ALCO, serta memeriksa proses pengambilan keputusan oleh direksi, kepala divisi, pimpinan cabang, dan pejabat pemutus kredit.
“Jangan berhenti pada pemeriksaan dokumen di atas meja. Telusuri alur keputusan, periksa pihak-pihak yang terlibat, dan pastikan apakah ada pelanggaran yang menimbulkan kerugian keuangan daerah. Jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai ketentuan hukum,” tandas Andhy.
Ia juga mendorong koordinasi Kejagung dengan BPK, BPKP, OJK, PPATK, dan PT Jamkrida agar seluruh aspek pengelolaan kredit serta penjaminan dapat diperiksa secara menyeluruh.
“Yang kami minta adalah kejelasan dan pertanggungjawaban. Bank daerah harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang yang tertutup dari pengawasan publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, media ini belum memperoleh konfirmasi dari pihak BPD NTT maupun Kejaksaan Tinggi NTT. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.