pendidikan

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Mahasiswa Minta Polda NTT Tak Berlarut-larut

Rabu, 18 November 2026 | 17:24 WIB
Ketua BEM STIPAS Keuskupan Agung Kupang, Andreas Cencenio Douq (Ist)

KUPANG—Penanganan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, menjadi perhatian kalangan mahasiswa.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPAS Keuskupan Agung Kupang meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan proses hukum berjalan secara independen, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kedudukan pihak yang dilaporkan.
‎
‎Ketua BEM STIPAS Keuskupan Agung Kupang, Andreas Cencenio Douq, menilai perkara yang melibatkan pejabat publik menjadi ujian bagi institusi penegak hukum dalam membuktikan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum.

Baca Juga: Tim Hukum Minta Pemeriksaan Bupati Kupang Disiarkan Langsung, Ini Risiko Hukumnya
‎
‎Menurut Andreas, jabatan kepala daerah merupakan mandat rakyat yang harus disertai tanggung jawab publik. Kedudukan tersebut tidak semestinya memengaruhi proses pemeriksaan maupun memberikan keistimewaan dalam penanganan dugaan tindak pidana.
‎
‎"Ketika seorang pejabat publik terseret dalam dugaan tindak pidana, yang dibutuhkan masyarakat bukanlah perlindungan terhadap kekuasaan, melainkan kepastian bahwa hukum tetap bekerja. Jabatan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses pemeriksaan," tegas Andreas kepada Awak Media ini, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Ia merujuk Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Baca Juga: Polisi Temukan Celana saat Olah TKP Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang
‎
‎Bagi BEM STIPAS, ketentuan konstitusi tersebut harus tercermin dalam tindakan aparat penegak hukum. Terlebih, perkara yang sedang menjadi perhatian masyarakat ini melibatkan seseorang yang masih menduduki jabatan kepala daerah.
‎
‎Andreas juga menyoroti permohonan penundaan pemeriksaan yang diajukan kuasa hukum pihak terlapor dengan alasan adanya agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya.
‎
‎Ia berpandangan, permohonan penjadwalan ulang merupakan bagian dari proses yang dapat dipertimbangkan penyidik. Namun, alasan tersebut tidak boleh mengakibatkan penanganan perkara kehilangan kepastian waktu dan berlarut-larut.

Baca Juga: Rumah Jabatan Bupati Kupang Jadi Lokasi Dugaan Kekerasan Seksual, Polisi Telusuri Rangkaian Peristiwa
‎
‎"Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa ketika masyarakat biasa berhadapan dengan hukum, proses berjalan begitu cepat, tetapi ketika yang diperiksa adalah seorang pejabat publik, proses justru menjadi lambat dan penuh penundaan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus dibuktikan, bukan sekadar menjadi kalimat indah dalam konstitusi," ungkapnya.
‎
‎Menurut Andreas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat bergantung pada konsistensi aparat dalam menangani perkara tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang.
‎
‎Karena itu, ia meminta penyidik bekerja berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tahapan pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, profesional, serta bebas dari intervensi dan konflik kepentingan.

Baca Juga: 631 Jerigen Moke Diamankan di Kupang, Polisi Bongkar Dugaan Jalur Distribusi dari Aimere
‎
‎Selain independensi penyidikan, BEM STIPAS memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban. Andreas mengingatkan agar penanganan dugaan kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, tetapi juga memastikan hak dan martabat korban tetap terlindungi.
‎
‎Ia menilai, proses hukum harus memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan kepastian keadilan. Jangan sampai persoalan kedudukan sosial maupun kekuasaan pihak yang dilaporkan justru membuat kepentingan korban terabaikan.
‎
‎"Kami tidak sedang menghakimi siapa pun dan tidak sedang mendahului proses hukum. Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, kami juga tidak ingin hak korban terabaikan hanya karena perkara ini melibatkan seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Yang kami tuntut sederhana: proses hukum harus berjalan, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, dan keadilan harus diberikan tanpa pandang bulu," tegas Andreas.
‎
‎Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, BEM STIPAS turut menyoroti komitmen Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., yang sebelumnya menyampaikan keseriusan Polda NTT untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang.
‎
‎Andreas mengapresiasi komitmen tersebut. Namun, menurutnya, pernyataan pimpinan kepolisian perlu dibuktikan melalui langkah konkret dalam proses penyelidikan maupun penyidikan sesuai kewenangan dan prosedur hukum.

Baca Juga: Polda NTT Sita 8.430 Liter Moke di Pelabuhan Tenau Kupang, Dua Truk Ekspedisi Diamankan
‎
‎BEM STIPAS berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penanganan perkara hanya karena pihak yang dilaporkan memiliki jabatan politik. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
‎
‎Lebih lanjut, Andreas memastikan mahasiswa akan terus mengikuti perkembangan perkara tersebut melalui mekanisme konstitusional dan jalur hukum yang berlaku.
‎
‎Ia menyebut pengawalan itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan, melindungi martabat perempuan, serta mendorong penegakan hukum yang tidak tunduk pada kekuasaan.
‎
‎"Jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Keadilan tidak boleh berhenti di hadapan pintu kekuasaan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas," pungkasnya.
‎

Tags

Terkini