Pemerintah menyatakan perbaikan infrastruktur pendidikan akan dilakukan secara bertahap hingga 2028.
Data tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan penanganan infrastruktur pendidikan nasional. Karena itu, pemerintah perlu memastikan program revitalisasi dilaksanakan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan nyata setiap sekolah.
Persoalan ini juga tidak bisa hanya diselesaikan dengan pembangunan ruang kelas. Sekolah membutuhkan fasilitas sanitasi, perpustakaan, laboratorium, akses listrik, jaringan internet, serta sarana pembelajaran yang memadai.
Keberhasilan program revitalisasi sekolah pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang diperbaiki atau besarnya anggaran yang telah disalurkan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar meningkatkan kenyamanan siswa, mendukung aktivitas guru, dan memperbaiki kualitas proses pembelajaran.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran, transparansi daftar penerima bantuan, kualitas konstruksi, serta ketepatan sasaran juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program.
Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang terbuka mengenai sekolah penerima revitalisasi, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, hingga kondisi bangunan setelah proyek selesai.
Sebab, persoalan pendidikan bukan semata-mata tentang berapa banyak gedung sekolah yang berhasil dibangun. Lebih penting dari itu adalah apakah setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar yang sama, tanpa terhalang kondisi ekonomi, geografis, maupun keterbatasan fasilitas.
Dengan masih besarnya jumlah satuan pendidikan yang mengalami kerusakan, revitalisasi sekolah perlu terus dikawal agar tidak berhenti sebagai capaian angka pembangunan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pemerataan kualitas pendidikan nasional.